Proposal Menyasar 135 Operator
Pemerintah Brasil sedang mempertimbangkan penerapan pajak retroaktif pada operator taruhan olahraga. Langkah ini berpotensi menghasilkan hingga R$12,6 miliar (US$2,3 miliar). Proposal ini sedang ditinjau oleh kelompok kerja gabungan dari Federal Revenue Service (RF) dan Sekretariat Hadiah dan Taruhan Kementerian Keuangan (SPA), yang akan menargetkan 135 perusahaan.
Menurut Games Magazine Brasil, rencana ini bisa memungkinkan pembayaran secara cicilan daripada sekaligus. Pasar taruhan odds tetap Brasil secara resmi diatur pada Januari 2025, dengan tarif pajak 12% yang mulai diterapkan pada April.
Dorongan untuk Pengawasan Ketat
Kementerian Keuangan mengonfirmasi peninjauan kelompok kerja tersebut tetapi menolak memberikan detail lebih lanjut, dengan alasan kerahasiaan pajak. Laporan Pengawasan 2025 Federal Revenue menyebut pengawasan taruhan sebagai “struktural,” mendorong langkah-langkah untuk membedakan antara operator berlisensi dan tidak berlisensi.
Sekretaris Federal Revenue, Robinson Barreirinhas, secara terbuka mendukung pajak retroaktif. Ia menekankan bahwa perusahaan yang beroperasi di Brasil sebelum regulasi tetap wajib membayar pajak atas keuntungan dan pendapatan masa lalu.
“Jika ada kehadiran material di Brasil dan ada keuntungan, mereka harus membayar pajak penghasilan. Jika ada pendapatan, mereka harus membayar PIS/Cofins,” ujarnya.
Potensi Kenaikan Pajak Lebih Lanjut
Taruhan olahraga online dilegalkan pada 2018 di bawah pemerintahan mantan presiden Michel Temer. Namun, sektor ini tetap tidak diatur selama masa kepemimpinan Jair Bolsonaro, memungkinkan operator tidak berlisensi berkembang. Menteri Keuangan Fernando Haddad mengklaim perusahaan menghindari lebih dari R$40 miliar (US$7,35 miliar) pajak selama periode itu.
Debat mengenai pajak retroaktif muncul bersamaan dengan pertimbangan Kongres untuk menaikkan tarif pajak taruhan dari 12% menjadi 18%. Pemerintah memperkirakan kenaikan ini bisa menghasilkan R$284,94 juta (US$52,4 juta) pada 2025, dan R$1,7 miliar (US$312 juta) per tahun mulai 2026.