Cebu City memperketat aturan internet dengan memblokir akses ke situs perjudian online dan aplikasi VPN di seluruh jaringan yang dikelola pemerintah.
Langkah ini dilakukan setelah disetujuinya resolusi pada 22 Juli yang diajukan oleh Anggota Dewan Nyza “Nice” Archival dalam sesi reguler ke-17 Sangguniang Panlungsod. Resolusi tersebut menginstruksikan Kantor Manajemen Informasi dan Layanan Komputer (MICS) untuk menerapkan pembatasan teknis terhadap domain perjudian dan layanan VPN.
Jaringan Publik dan Pemerintah Jadi Sasaran
Kebijakan baru ini mencakup jaringan internal kantor serta Wi-Fi publik yang disediakan pemerintah lokal. Tujuannya adalah mencegah pegawai negeri dan masyarakat mengakses platform perjudian selama jam kerja atau melalui infrastruktur internet yang dibiayai pemerintah.
Archival menekankan bahwa VPN memungkinkan pengguna melewati pembatasan digital, yang seringkali mengarah pada akses ilegal ke situs perjudian. Dengan memblokir perangkat lunak, ekstensi, dan aplikasi VPN, pemerintah kota berharap dapat menutup celah digital dan memperkuat penegakan aturan.
Sanksi untuk Pelanggaran
Resolusi tersebut memperingatkan adanya sanksi administratif bagi siapa pun yang melanggar kebijakan ini. Pemerintah kota akan menggabungkan penyaringan teknis dengan tindakan disipliner layanan sipil untuk memastikan kepatuhan.
Isi resolusi menyebutkan: “Ada kekhawatiran yang meningkat terkait penyalahgunaan koneksi internet yang disediakan pemerintah untuk mengakses situs dan aplikasi perjudian online, yang dapat menyebabkan kecanduan, kesulitan finansial, kerusakan moral, dan penurunan produktivitas.”
Bagian dari Tren Global yang Lebih Luas
Penindakan Cebu City mencerminkan kekhawatiran global yang meningkat. Di negara-negara seperti Inggris, taruhan ilegal secara online melonjak selama acara olahraga besar, seringkali menggunakan VPN. Cebu berharap dapat menghindari risiko serupa dengan pendekatan proaktif dalam regulasi digital.