Pemeriksaan Usia Lebih Ketat dan Pembatasan Iklan Diusulkan
Sebuah rancangan undang-undang baru di Dewan Perwakilan Rakyat Filipina bertujuan membatasi akses generasi muda ke judi online, di tengah meningkatnya kekhawatiran soal kecanduan judi di kalangan anak muda Filipina.
Seperti dilaporkan ABS-CBN, House Bill No. 1351—dikenal sebagai RUU Kontra E-Sugal—diperkenalkan oleh partai-list Anakbayan. RUU ini ingin menetapkan kerangka nasional yang membatasi akses ke platform judi hanya untuk mereka yang berusia 21 tahun ke atas. Selain itu, pengguna diwajibkan memiliki kartu identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah untuk mendaftar.
Larangan Iklan Judi dan Promosi lewat Aplikasi
RUU ini juga akan melarang dompet digital (e-wallet) dan “super apps” menayangkan konten promosi terkait judi. Iklan judi online di ruang publik juga akan dilarang.
Di bawah RUU tersebut, Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) akan mengawasi batas kerugian harian, mingguan, dan bulanan bagi pemain. Jika pengguna melebihi batas tersebut, akun mereka akan otomatis ditangguhkan.
Pendapatan Pajak untuk Pencegahan dan Rehabilitasi
Poin penting lainnya, RUU ini mengusulkan pajak 10% atas pendapatan judi online. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk rehabilitasi kecanduan, edukasi publik, dan penegakan hukum.
Bagian dari Gerakan Lebih Luas di Asia Tenggara
Upaya legislasi ini sejalan dengan langkah serupa di seluruh Asia Tenggara, di mana pemerintah memperketat pengawasan judi online demi melindungi anak-anak dan kelompok rentan.
Selain itu, PAGCOR akan mengelola daftar pengecualian mandiri (self-exclusion) nasional, memungkinkan individu secara sukarela melarang diri mereka mengakses platform judi. RUU ini menekankan pendekatan “komprehensif, berbasis bukti, dan multi-sektoral” untuk mengurangi dampak buruk akibat perjudian.
Langkah Paralel di DPR dan Senat
Secara terpisah, House Bill No. 721 bertujuan melarang e-wallet mempromosikan taruhan online sepenuhnya. Di Senat, Senator Pia dan Alan Peter Cayetano juga mengajukan RUU serupa. Usulan mereka mencakup sanksi bagi operator serta pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Judi Online di bawah Kantor Presiden.
Sementara itu, PAGCOR menegaskan komitmennya mendukung setiap undang-undang yang disahkan dan terus melawan judi online ilegal.