Pemerintah Filipina sedang mempertimbangkan kenaikan pajak sebesar 10% bagi operator perjudian online—langkah yang bisa semakin memberatkan industri yang sudah dikenai beban regulasi tertinggi di dunia.
Pemerintah Ingin Awasi Lebih Ketat
Menteri Keuangan Ralph Recto menyampaikan hal ini dalam konferensi pers informal. Ia menyatakan bahwa pemerintah sedang meninjau kontrol yang lebih ketat dan pajak yang lebih tinggi untuk mengatur sektor tersebut dengan lebih efektif.
“Ada banyak cara untuk melakukannya. Salah satunya adalah membiarkan PAGCOR yang menangani,” kata Recto, merujuk pada Philippine Amusement and Gaming Corporation. “PAGCOR dapat sendiri menaikkan biaya dan pungutan dari operator game online.”
Saat ini, PAGCOR mengenakan biaya lisensi sebesar 30% dari pendapatan kotor permainan (GGR), ditambah pajak waralaba 5% dari Biro Pendapatan Dalam Negeri (BIR), sehingga total beban pajak efektif mencapai sekitar 38%. Recto memperkirakan bahwa kenaikan 10% bisa menghasilkan pemasukan negara tambahan sebesar PHP20 miliar (sekitar US$341 juta) per tahun.
Aturan Baru: Verifikasi ID dan Wajib Terbuka ke Publik
Selain pajak, pemerintah juga dikabarkan sedang mempertimbangkan aturan baru seperti:
- Peringatan wajib tentang risiko kecanduan berjudi,
- Verifikasi identitas ketat untuk mencegah akses anak di bawah umur, dan
- Kewajiban operator untuk go public (terdaftar di bursa saham) demi transparansi.
Penolakan dari Industri: “Sudah Termasuk yang Terberat di Dunia”
Namun, rencana ini mendapat penolakan dari pelaku industri yang menilai bahwa beban pajak saat ini sudah sangat tinggi dan kenaikan lebih lanjut bisa mendorong operator masuk ke pasar abu-abu atau ilegal.
Pada 13 Juli, pakar hukum perjudian dan CEO Arden Consult, Tonet Quiogue, menerbitkan ringkasan kebijakan yang menentang usulan kenaikan pajak tersebut. Ia memperingatkan bahwa beban kumulatif dapat menjadi tidak berkelanjutan.
“Faktanya, operator game online berlisensi di Filipina sudah membayar salah satu pajak tertinggi di dunia,” tulisnya.
Ia menjelaskan bahwa PAGCOR mengenakan biaya lisensi sekitar 30% dari GGR, ditambah audit fee sebesar 3% dan pajak waralaba 5% dari pemerintah nasional.
“Total beban mencapai 35–38% dari GGR, bahkan sebelum biaya operasional dan keuntungan diperhitungkan,” Ia tambahkan
Dasar Pajak dari GGR Dinilai Cacat
Quiogue menekankan bahwa sistem pajak berbasis pendapatan kotor (GGR), bukan laba bersih, sangat tidak ideal.
“Bahkan jika operator merugi atau hanya mendapat sedikit keuntungan, mereka tetap wajib membayar penuh biaya lisensi, pajak waralaba, dan audit fee,” katanya. “Ini menempatkan mereka dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan secara struktural.”