Filipina sedang menuju program amnesti pajak umum baru. Pada saat yang sama, negara ini juga mengeksplorasi aturan yang lebih ketat untuk perjudian online, kata Menteri Keuangan Ralph Recto pada hari Senin.
Berbicara di Forum Ekonomi EJAP 2025 di Manila, Recto menjelaskan bahwa amnesti yang diusulkan akan berbeda dari versi tahun 2019 yang dibatalkan oleh Presiden Rodrigo Duterte saat itu. Jika disetujui oleh presiden atau kabinet, program ini bisa disahkan dalam tahun ini.
Biaya Lebih Tinggi dan Kontrol Lebih Ketat
Pemerintah sedang mempertimbangkan kenaikan biaya bagi operator game online, disertai regulasi yang lebih ketat. Ini termasuk larangan bagi pejabat publik untuk berjudi online dan mencegah perusahaan milik negara berinvestasi di sektor ini. Kenaikan pungutan PAGCOR dari 30 persen saat ini menjadi 35 atau bahkan 40 persen juga sedang dipertimbangkan. Namun, Recto menegaskan bahwa hal ini tidak memerlukan legislasi baru.
Rapat Puncak dan Tindakan Senat Mendatang
Presiden Ferdinand Marcos Jr. diperkirakan akan mengadakan “semi-summit” untuk membahas isu perjudian online. Sementara itu, Menteri Keuangan mengonfirmasi adanya penyelidikan terhadap investasi PHP1 miliar ($17,5 juta) oleh Government Service Insurance System di DigiPlus Interactive Corp.
Pada 14 Agustus, Senat Filipina akan mengkaji proposal untuk melarang atau mengatur lebih ketat perjudian online. Sidang akan dipimpin oleh Ketua Komite Permainan dan Hiburan Senat, Erwin Tulfo — yang dikenal vokal mendukung pelarangan total. Sidang tersebut akan menelaah berbagai rancangan undang-undang yang bertujuan merombak industri ini.