Industri perjudian di Asia Tenggara telah berkembang dengan cepat, dibentuk oleh beragam kerangka peraturan, ukuran pasar, dan lintasan pengembangan di berbagai negara. Setiap negara mengambil pendekatan unik untuk penyesuaian kebijakan dan perluasan industri. Mari jelajahi perkembangan terbaru di pasar-pasar utama Asia Tenggara.
Filipina Tindakan Keras POGO dan Bangkitnya Perjudian Elektronik
Perombakan besar dalam industri perjudian Filipina terjadi pada pertengahan tahun 2024 ketika pemerintah mencabut semua lisensi operator perjudian lepas pantai (POGO), yang bertujuan untuk memerangi kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia dan penipuan keuangan.
Anehnya, larangan tersebut tidak melumpuhkan industri ini. Sebaliknya, pendapatan perjudian terus melonjak. Menurut Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR), total pendapatan perjudian pada tahun 2024 mencapai 410,5 miliar PHP ($7,8 miliar USD)– meningkat 25% dari tahun ke tahun, melampaui target awal. Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut, diperkirakan mencapai 450-480 miliar PHP ($7,8-8,3 miliar USD).
Pendorong utama di balik pertumbuhan ini meliputi:
- Perluasan e-game dan resor terintegrasi, menarik para pemain internasional kelas atas.
- Pengurangan pajak PAGCOR untuk e-game (dari 35% menjadi 30%) dan game online berbasis resor yang terintegrasi (turun menjadi 25%) untuk mendukung para operator.
- Peningkatan 14% dalam lisensi game yang diterbitkan pada tahun 2024, dengan total hampir 1.200 lisensi, bersama dengan peningkatan lima kali lipat dalam penyedia layanan game dibandingkan dengan tahun 2023.
PAGCOR bertaruh besar pada masa depan e-gaming dan resor terintegrasi!
Thailand Upaya Legalisasi Mendapatkan Momentum
Thailand telah membuat langkah signifikan untuk melegalkan perjudian. Pada tanggal 13 Januari 2025, Kabinet Thailand menyetujui rancangan undang-undang yang mengusulkan pendirian kasino di dalam kompleks hiburan besar, yang menampilkan hotel, pusat perbelanjaan, dan pusat konferensi untuk meningkatkan pariwisata dan investasi.
Dampak Ekonomi yang Diharapkan:
- Peningkatan 5-10% dalam kedatangan wisatawan asing.
- Hingga 220 miliar THB ($6,3 miliar USD) dalam bentuk pendapatan pariwisata tambahan.
Ketentuan-ketentuan Utama dari RUU tersebut:
- Orang asing dapat memasuki kasino secara gratis.
- Warga negara Thailand harus memenuhi persyaratan masuk: Awalnya, deposito tetap sebesar 50 juta THB diperlukan, tetapi rancangan terbaru (3 Maret) merevisinya menjadi persyaratan bukti pajak selama tiga tahun.
- Kasino harus dipisahkan secara fisik dari tempat hiburan lainnya, dengan luas maksimum 10% dari luas resor.
Pada Februari 2025, RUU “Undang-Undang Kasino” sedang dalam tahap konsultasi publik terakhir dan diharapkan akan diserahkan kepada Kabinet pada 11 Maret. Jika disahkan, RUU ini dapat diberlakukan pada Q1 2026, bersamaan dengan “RUU Bisnis Kompleks Hiburan.”
Ketertarikan & Tantangan Internasional: Operator global besar-termasuk Resorts World Sentosa, Las Vegas Sands, dan MGM Resorts-telah menyatakan ketertarikannya. Akan tetapi, masih ada kekhawatiran:
- Pembatasan masuk yang ketat membatasi basis pelanggan lokal.
- Perlawanan agama dan sosial di negara mayoritas Buddha dengan perjudian bawah tanah yang meluas.
Singapura: Pasar yang Teregulasi dengan Baik dan Berkembang
Industri perjudian Singapura didominasi oleh dua resor terintegrasi: Resorts World Sentosa dan Marina Bay Sands. Kedua resor ini telah berhasil memadukan perjudian dengan pariwisata, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian.
Pembaruan Peraturan Utama:
- Biaya masuk kasino untuk penduduk setempat meningkat menjadi 150 SGD per hari atau 3.000 SGD per tahun untuk mengekang perjudian impulsif.
- Marina Bay Sands mengumumkan ekspansi senilai $8 miliar USD (IR2), dengan menambahkan menara hotel keempat, area permainan baru, dan arena berkapasitas 15.000 kursi.
- Lisensi kasino Resorts World Sentosa diperpanjang selama dua tahun (bukan tiga tahun seperti biasanya) karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pariwisata.
Kamboja: Pasar yang Berkembang Namun Kontroversial
Sektor perjudian Kamboja telah berkembang pesat, menarik investor dan turis internasional. Pada akhir tahun 2024, Komite Perjudian Komersial Kamboja telah mengeluarkan 195 lisensi kasino, dengan lebih dari 100 di antaranya berbasis di Sihanoukville.
Pertumbuhan Industri:
- Pendapatan pajak perjudian 2024: $60 juta USD(peningkatan 85% YoY).
- Perkiraan tahun 2025: $70 juta USD.
Namun, Kamboja menghadapi tantangan regulasi dan kriminal yang signifikan, termasuk:
- Operasi perjudian online ilegal yang terkait dengan perdagangan manusia, pencucian uang, dan penipuan.
- Laporan mengenai warga negara Tiongkok yang diculik, diperdagangkan, atau dipaksa melakukan penipuan siber.
- Pembatasan yang diberlakukan pemerintah terhadap lisensi perjudian online dan tindakan keras yang diintensifkan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Manet untuk memulihkan keamanan dan reputasi nasional.
Pasar Asia Tenggara lainnya: Kebijakan yang Beragam
Ketika Filipina menghapus POGO, para operator pindah ke Thailand, Dubai, atau Kamboja – meskipunmasing-masing memiliki risiko hukum dan operasional.
Menanggapi kekhawatiran terkait penipuan, pemerintah regional telah meluncurkan tindakan keras anti-penipuan, dengan fokus pada operasi perjudian ilegal di wilayah perbatasan Myanmar. Upaya-upaya yang dilakukan baru-baru ini:
- Menyelamatkan hampir 5.000 warga negara Tiongkok dari pusat-pusat penipuan.
- Menyebabkan penangkapan massal dan deportasi dengan berkoordinasi dengan pihak berwenang Tiongkok.
Snapshot Negara Tambahan:
- Malaysia: Rumah bagi Genting Highlands, satu-satunya kasino legal di Asia Tenggara di luar Singapura.
- Indonesia & Brunei: Mempertahankan undang-undang anti-perjudian yang ketat.
- Timor Leste: Pasar yang sedang berkembang dengan potensi perubahan kebijakan.
Kesimpulan
Lanskap perjudian di Asia Tenggara sedang berubah, dengan berbagai negara mengadopsi berbagai strategi regulasi berdasarkan tujuan ekonomi dan masalah sosial. Sementara upaya perluasan pasar dan legalisasi menciptakan peluang baru, operator dan investor harus menavigasi peraturan yang ketat, resistensi sosial, dan risiko kepatuhan.
Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab sosial akan menjadi tantangan utama bagi pemerintah di masa mendatang.
