Dekrit Darurat Baru Sasar Bank, Telekomunikasi, dan Platform Teknologi
Per 13 April 2025, Thailand mengambil langkah tegas dalam memberantas penipuan digital dengan memberlakukan dekrit darurat baru. Undang-undang ini menetapkan bahwa institusi keuangan, operator telekomunikasi, dan platform media sosial bertanggung jawab langsung dalam pencegahan penipuan. Menurut Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital, Prasert Jantararuangtong, inisiatif ini bertujuan melindungi masyarakat dari lonjakan penipuan berbasis teknologi, khususnya yang dilakukan melalui ponsel dan platform daring.
Tindakan Langsung Diperlukan dari Sektor Kunci
Di bawah peraturan baru ini, bank dan bisnis terkait diwajibkan untuk segera melaporkan dan membekukan rekening atau transaksi yang dicurigai mencurigakan. Selain itu, penyedia layanan telekomunikasi kini berkewajiban menyaring pesan SMS yang terkait dengan penipuan, sementara Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (NBTC) harus mengambil langkah tegas untuk menutup layanan yang terhubung dengan penipuan secara keseluruhan.
Sanksi Berat untuk Menjamin Kepatuhan
Untuk menjamin kepatuhan, dekrit ini disertai dengan sanksi yang ketat. Perusahaan yang gagal mematuhi aturan dapat dikenai denda hingga THB500.000 (sekitar Rp240 juta). Individu yang terbukti lalai atau tidak patuh dapat menghadapi hukuman penjara hingga satu tahun, denda THB100.000 (sekitar Rp48 juta), atau keduanya. Selain itu, undang-undang ini juga menargetkan penyalahgunaan nomor ponsel yang tidak terdaftar dan penggunaan data orang yang sudah meninggal secara ilegal—dua taktik umum dalam skema penipuan.
Platform Kripto Juga Dikenai Pengawasan Ketat
Thailand juga memperketat pengawasan terhadap bursa aset digital. Mulai dari tanggal yang sama, platform asing diwajibkan untuk memperoleh lisensi lokal agar dapat terus beroperasi di negara tersebut. Langkah ini tidak hanya memperkuat kendali regulasi, tetapi juga sejalan dengan kerangka anti-penipuan yang lebih luas yang diusung oleh dekrit tersebut.
Cerminkan Tren Keamanan Siber Global
Secara keseluruhan, langkah terbaru Thailand ini mencerminkan upaya global yang semakin intens dalam memerangi kejahatan siber. Misalnya, negara seperti Singapura telah menerapkan kerangka tanggung jawab bersama yang mewajibkan sektor swasta untuk ikut serta dalam pencegahan penipuan. Dengan demikian, otoritas Thailand menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap kelambanan. Industri harus bertindak untuk melindungi konsumen—atau siap menghadapi konsekuensinya.
4o
