Pemerintah Sri Lanka telah mengumumkan perubahan signifikan dalam anggaran tahun 2025, termasuk peningkatan substansial dalam biaya kasino dan berbagai pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan.
Di bawah ketentuan anggaran yang baru, kasino akan dikenakan pungutan 18 persen dari pendapatan kotor mereka, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi fiskal dari sektor perjudian. Selain itu, biaya masuk ke kasino akan naik dari $50 menjadi $100 per orang, yang secara efektif menggandakan biaya bagi pengunjung.
Sri Lanka telah melihat minat yang semakin meningkat dalam industri permainan selama dekade terakhir, dengan beberapa resor kasino berskala besar yang dibuka di Kolombo dan daerah perkotaan lainnya.
Perusahaan patungan antara operator permainan Macau, Melco Resorts & Entertainment dan John Keells Holdings mengumumkan investasi lebih dari $1,2 miliar dalam proyek IR di ibukota negara (City of Dreams Sri Lanka), yang menjadikannya sebagai investasi swasta terbesar di negara tersebut. Proyek ini diharapkan akan beroperasi penuh pada 3Q25.
Pemerintah telah berupaya keras untuk mengatur dan mengenakan pajak pada sektor yang sedang berkembang ini, yang dipandang sebagai pendorong potensial untuk pariwisata dan pertumbuhan ekonomi.
Anggaran ini juga mengusulkan kenaikan pajak perusahaan untuk industri tembakau dan alkohol, dengan tarif pajak perusahaan berpotensi mencapai 45 persen.
Dalam upaya untuk lebih meningkatkan pendapatan, bea balik nama atas kontrak sewa guna usaha akan dinaikkan dari 1 persen menjadi 2 persen, efektif mulai 1 Maret 2025. Perubahan ini akan berlaku untuk semua perjanjian sewa guna usaha, kecuali kontrak sewa beli.
Pajak layanan digital baru juga akan diperkenalkan sebagai bagian dari kerangka kerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mengharuskan bisnis yang bertanggung jawab atas PPN untuk mengoperasikan mesin point-of-sale.
Pajak keuntungan modal untuk individu atas aset investasi akan meningkat dari 10 persen menjadi 15 persen, meskipun pengecualian akan tetap berlaku untuk saham yang terdaftar dan properti residensial.
