Filipina telah keluar dari daftar “berisiko tinggi” Komisi Eropa (EC) terkait anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT). Departemen Kehakiman (DOJ) mengonfirmasi perkembangan ini.
EC bertanggung jawab memantau negara-negara yang rentan terhadap kejahatan keuangan. EC menghapus Filipina—bersama Barbados, Jamaika, Senegal, dan Uganda—setelah masing-masing negara memperbaiki kekurangan teknis dan menyelaraskan diri dengan standar internasional AML/CFT.
Langkah ini mengikuti penghapusan Filipina dari “daftar abu-abu” Financial Action Task Force (FATF) pada awal 2025. Penghapusan ini menjadi tonggak penting dalam upaya reformasi keuangan negara.
Pejabat DOJ menekankan bahwa keputusan EC mencerminkan keselarasan berkelanjutan Filipina dengan praktik terbaik global. Menteri Kehakiman Jesus Crispin C. Remulla mengatakan, “Pencapaian ini menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ini juga akan menjadi pemicu bagi DOJ untuk semakin memperkuat supremasi hukum, baik secara lokal maupun global.”
Banyak pengamat meyakini bahwa pelarangan terbaru terhadap Operator Permainan Lepas Pantai Filipina (POGO), yang diberlakukan minggu lalu, turut memengaruhi keputusan Uni Eropa. Regulator telah lama menyuarakan kekhawatiran atas POGO karena kaitannya dengan kejahatan keuangan dan lemahnya penegakan hukum.
Sektor perjudian tetap menjadi pendorong utama ekonomi Filipina, menghasilkan PHP 372,3 miliar (US$6,6 miliar) pada tahun 2023. Regulator kini bertujuan menjaga pertumbuhan tersebut dengan memperketat kepatuhan dan memperkuat pengawasan kelembagaan.
Keluar dari daftar pantauan EC kemungkinan akan meningkatkan transaksi lintas batas dan menarik lebih banyak investasi asing. Selain itu, ini akan memperkuat reputasi negara dalam sistem keuangan global serta menegaskan komitmen Filipina terhadap transparansi keuangan dan kerangka regulasi yang kuat.