Komisi Perjudian Tuntut 15 Orang dalam Skandal Taruhan Pemilu

A gavel rests on top of an open law book with a justice scale and a Greek column in the background.
Election Betting Scandal

Taruhan Orang Dalam Picu Tindakan Hukum

Komisi Perjudian Inggris telah menuntut 15 individu berdasarkan Undang-Undang Perjudian 2005, setelah melakukan penyelidikan mendalam terhadap taruhan mencurigakan terkait penentuan waktu Pemilu Umum 2024. Kasus ini dimulai pada Juni 2024 dan menyelidiki apakah ada pihak yang menggunakan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan tidak adil di pasar taruhan.

Tuduhan Mengarah pada Kecurangan

Menurut Komisi, para tersangka diduga melanggar Pasal 42 dari Undang-Undang Perjudian, yang mengkriminalisasi kecurangan dalam aktivitas perjudian. Taruhan tersebut diketahui dipasang tak lama sebelum pengumuman mengejutkan pada 22 Mei 2024 bahwa pemilu akan diadakan pada 4 Juli. Waktu penempatan taruhan ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait kemungkinan akses terhadap informasi orang dalam.

Lebih lanjut, daftar tersangka mencakup sejumlah tokoh terkenal dari kalangan politik dan sektor publik, termasuk mantan anggota parlemen Craig Williams dan mantan petugas polisi Jeremy Hunt.

Langkah Hukum Selanjutnya

Kelima belas individu tersebut dijadwalkan hadir di Pengadilan Magistrat Westminster pada Jumat, 13 Juni 2025. Untuk saat ini, Komisi Perjudian menolak memberikan komentar lebih lanjut karena proses hukum masih berlangsung.

Perkembangan Regulasi yang Lebih Luas

Penting untuk dicatat, kasus ini terpisah dari penyelidikan polisi sebelumnya yang dihentikan tanpa dakwaan pada tahun 2024. Sementara itu, Komisi terus memimpin upaya penegakan hukum menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 27 dan 28 dari Undang-Undang Perjudian.

Dalam langkah terkait, regulator Inggris baru-baru ini menandatangani Nota Kesepahaman dengan Otoritas Regulasi Perjudian Irlandia. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama lintas negara dalam bidang kepatuhan dan penegakan hukum.