Pemerintah Korea Selatan tengah mempertimbangkan pembentukan gugus tugas khusus guna menangani meningkatnya tren warga negara yang berjudi di luar negeri. Inisiatif ini muncul menyusul kekhawatiran yang semakin besar terhadap celah regulasi dan risiko sosial yang meningkat.
Rekomendasi ini disampaikan dalam sebuah forum publik yang digelar bersama oleh Tourism Sciences Society of Korea (TOSOK) dan The Korea Times. Dalam acara tersebut, para akademisi dan pembuat kebijakan membahas persoalan perjudian luar negeri yang kini disebut sebagai “masalah” bagi warga Korea.
Celah Hukum dan Keterbatasan Pilihan Legal
Saat ini, hukum Korea Selatan melarang warga lokal untuk berjudi di hampir semua kasino domestik, kecuali di Kangwon Land — satu-satunya tempat legal bagi warga Korea untuk bertaruh. Sementara itu, seluruh kasino lainnya dikhususkan untuk turis asing. Warga hanya diperbolehkan berjudi secara terbatas melalui pacuan kuda dan permainan lotere. Namun, minimnya pilihan ini mendorong banyak orang untuk beralih ke platform ilegal online atau kasino luar negeri.
Para panelis forum berpendapat bahwa model hukum yang sangat ketat justru menciptakan celah yang mendorong perilaku berisiko. Selain itu, ambiguitas hukum mengenai perjudian di luar negeri memperparah masalah. Meskipun secara hukum dilarang jika melebihi batas hiburan biasa, penegakan aturan masih lemah — terutama terhadap individu kaya atau publik figur.
Pengeluaran Perjudian Luar Negeri Meningkat
Menurut Komisi Pengendalian Perjudian Nasional Korea, warga Korea Selatan menghabiskan sekitar KRW4,9 triliun (sekitar USD3,5 miliar) untuk berjudi di luar negeri pada tahun 2017. Sekitar 80% dari jumlah ini dihabiskan di Makau dan Filipina, dua destinasi utama para penjudi asal Korea.
Para ahli menilai dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat, strategi pencegahan, dan program intervensi sesegera mungkin. Hal ini sangat mendesak mengingat destinasi perjudian regional terus berkembang dan secara aktif menargetkan pelanggan asal Korea Selatan.
Langkah Selanjutnya
Peserta forum mendesak pemerintah membentuk gugus tugas lintas lembaga yang melibatkan kementerian pariwisata, kehakiman, dan keuangan. Gugus tugas ini akan fokus pada penegakan hukum, edukasi publik, serta dukungan untuk pemulihan kecanduan judi.
Dengan terus berkembangnya kanal perjudian daring dan luar negeri, desakan terhadap pengawasan dan kontrol regulasi yang lebih kuat — baik di dalam maupun luar negeri — kini semakin mengemuka.