Mahkamah Agung India kini berada di pusat perdebatan hukum yang sedang berlangsung: Haruskah game yang secara tradisional dianggap berbasis keterampilan—seperti rummy dan catur—dikenakan Pajak Barang dan Jasa (GST) yang sama seperti perjudian?
Pemerintah Pertanyakan Sifat Game Keterampilan
Pada 5 Mei, Hakim J.B. Pardiwala dan R. Mahadevan memimpin sidang di mana Pemerintah dan platform game online menyampaikan argumen mereka.
Wakil Jaksa Agung Tambahan, N. Venkataraman, mewakili Pemerintah dan menyatakan bahwa jika ada taruhan uang dalam game keterampilan, maka game tersebut seharusnya dianggap sebagai bentuk perjudian.
“Kalau begitu, itu menjadi perjudian, meskipun secara teknis adalah game keterampilan… Bertaruh pada game keterampilan secara hukum dianggap sebagai perjudian,” ujarnya.
Industri Game Menolak Redefinisi Tersebut
Pengacara senior A.M. Singhvi, mewakili salah satu perusahaan game, menyampaikan penolakan keras. Ia mempertanyakan apakah tindakan bertaruh secara otomatis mengubah esensi game tersebut.
“Apakah pemerintah mengatakan bahwa dalam catur, begitu saya pasang taruhan, game itu langsung berubah dari keterampilan menjadi permainan untung-untungan?” tanyanya.
Singhvi juga mengutip putusan dari majelis hakim lima dan tujuh orang sebelumnya yang secara konsisten menegaskan perbedaan antara game berbasis keterampilan dan peluang (chance).
Langkah Pemerintah dan Regulasi Terkini
Perdebatan ini muncul di tengah pengawasan regulasi yang semakin ketat. Awal tahun ini, Dewan Standar Periklanan India (ASCI) menandatangani nota kesepahaman dengan badan olahraga besar untuk mencegah iklan game yang menyesatkan atau ilegal.
Pemerintah juga telah mengambil tindakan tegas dengan memblokir lebih dari 1.400 situs game menyusul berbagai keluhan dari pengguna.
Ketegangan Yurisdiksi Belum Reda
Pada akhir Maret, Menteri TI Union Ashwini Vaishnaw berbicara di Parlemen terkait sikap pusat terhadap game online. Ia menegaskan bahwa masing-masing negara bagian India tetap memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang game mereka sendiri.
Pernyataan ini disampaikan setelah anggota parlemen DMK, Dayanidhi Maran, menekan Pemerintah untuk memberikan kejelasan mengenai kebijakan nasional dalam mengatur game online.
