Sri Lanka Bentuk Otoritas Regulasi Perjudian

Sri Lanka mengambil langkah besar untuk mereformasi industri perjudiannya dengan menyusun rancangan undang-undang yang akan membentuk Otoritas Regulasi Perjudian independen. Seperti dilaporkan oleh The Island, pemerintah bertujuan menggantikan undang-undang lama dengan kerangka regulasi modern yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum.

Presiden Anura Kumara Dissanayake, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan, Perencanaan, dan Pembangunan Ekonomi, memimpin inisiatif ini. Ia mengajukan rancangan undang-undang untuk membentuk otoritas terpusat yang akan mengawasi seluruh aktivitas perjudian legal di negara tersebut. Badan baru ini akan menerapkan standar kepatuhan modern, menegakkan kewajiban hukum, dan memberantas aktivitas ilegal di sektor ini.

RUU ini tidak hanya memperkenalkan aturan baru, tetapi juga mencabut tiga undang-undang lama: Horse Racing Betting Ordinance, Gambling Ordinance, dan Casino Ordinance. Ketiga peraturan yang sudah berlaku selama beberapa dekade ini dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi industri perjudian Sri Lanka yang terus berkembang.

Pada 21 April, Kabinet menyetujui rancangan undang-undang ini, membuka jalan bagi pembahasan di Parlemen. Setelah disahkan, undang-undang ini akan dikenal sebagai Undang-Undang Otoritas Regulasi Perjudian. Otoritas tersebut nantinya akan mulai memantau seluruh aktivitas perjudian dan menindak operator yang tidak memenuhi tanggung jawab hukum maupun finansial.

Selain meningkatkan pengawasan, pemerintah juga berencana menggunakan reformasi ini untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara secara terstruktur dari sektor perjudian. Upaya ini juga ditujukan untuk mencegah pencucian uang, taruhan ilegal, dan memperkuat kapasitas penegakan hukum secara menyeluruh.

Langkah ini menunjukkan komitmen Sri Lanka untuk memodernisasi pendekatan regulasinya dan memastikan bahwa industri perjudian dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara. Dengan memperkenalkan aturan yang jelas dan badan pengawasan khusus, Sri Lanka berupaya mengelola industri ini secara lebih efektif dan bertanggung jawab.