Strategi Ekonomi, Bukan Sekadar Hiburan
Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai membela Rancangan Undang-Undang Kompleks Hiburan yang diusulkan Thailand, dengan menyebutnya sebagai respons ekonomi penting terhadap meningkatnya tarif perdagangan dari Amerika Serikat. RUU ini, yang dijadwalkan untuk dibahas di parlemen pada 9 April, mencakup ketentuan legalisasi kasino di dalam zona hiburan terpadu.
Phumtham menegaskan bahwa undang-undang ini bukan untuk mempromosikan perjudian, melainkan untuk menjaga ketahanan ekonomi. Dengan Amerika Serikat baru-baru ini menetapkan tarif sebesar 36% terhadap ekspor Thailand—jauh lebih tinggi dibandingkan tarif 10% untuk Singapura—Thailand kini mencari sumber pendapatan baru. “Ini soal bertahan hidup, bukan soal maksiat,” tegasnya.
Dukungan Publik dan Rencana Pemerintah
Untuk memperkuat klaimnya, Phumtham mengutip hasil dengar pendapat online yang dilakukan pemerintah dari 28 Februari hingga 14 Maret, di mana 80% dari lebih dari 70.000 peserta menyatakan dukungan terhadap RUU ini. Ia berargumen bahwa meskipun kritik publik wajar, keputusan sebaiknya ditentukan melalui jalur parlementer, bukan lewat aksi demonstrasi.
Pendukung RUU ini meyakini bahwa kompleks hiburan terpadu dapat menyuntikkan miliaran baht ke dalam ekonomi, terutama saat Thailand menghadapi perlambatan perdagangan global. Rencana ini mencakup regulasi ketat—seperti batasan usia dan penghasilan—untuk melindungi kelompok rentan dan mencegah kecanduan judi.
Penolakan Meningkat dan Kekhawatiran Etis
Namun, gelombang penolakan terus meningkat. Senat masih terpecah, dengan sebagian besar senator mendesak pemerintah untuk mengadakan referendum publik sebelum melanjutkan. Juru bicara Senat, Pisit Apiwattanapong, mengumumkan rencana pembentukan komite untuk mempelajari dampak potensial dari RUU ini.
Sementara itu, tokoh masyarakat sipil seperti Thanakorn Kromkrit dari Yayasan Stop Perjudian menyuarakan penolakan keras. Ia mengecam RUU tersebut sebagai kurang riset dan tidak akuntabel secara politik, karena tidak pernah disebutkan dalam kampanye pemilu mana pun.
Kritik atas Waktu dan Transparansi
Aktivis politik Jatuporn Prompan menuduh pemerintah lebih mementingkan legislasi kasino dibandingkan isu yang lebih mendesak seperti penanganan gempa bumi. Di saat yang sama, Chittawan Chanagul dari Universitas Kasetsart tengah menyiapkan permohonan penyelidikan etik terhadap Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra terkait dorongan terhadap RUU ini.
Meski muncul rumor soal perubahan jadwal, Ketua Fraksi Pemerintah, Wisut Chainarun, memastikan bahwa RUU kasino tetap dijadwalkan pada sidang parlemen 9 April, sementara sidang Kamis akan difokuskan pada penanganan gempa.
