Thailand secara resmi telah menunjuk Bangkok, Chonburi, Chiang Mai, dan Phuket sebagai lokasi untuk kompleks hiburan terpadu pertama yang memiliki fasilitas kasino. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah yang lebih luas untuk melegalkan dan mengatur perjudian, meskipun menghadapi tentangan dari kelompok-kelompok advokasi.
Nikom Boonwiset, wakil ketua komite khusus yang mengawasi proyek ini, mengkonfirmasi pemilihan keempat kota ini, dengan menyoroti daya tarik mereka sebagai tujuan wisata utama. Menurut laporan dari Bangkok Post, inisiatif ini melibatkan investasi senilai 500 miliar baht ($14,9 miliar), yang bertujuan untuk menarik 50 juta pengunjung setiap tahunnya dan menciptakan lebih dari 40.000 lapangan pekerjaan.
Setiap kompleks hiburan diatur untuk menawarkan berbagai atraksi di luar permainan kasino, termasuk hotel mewah, pusat perbelanjaan, taman hiburan, arena olahraga, dan pusat konvensi. Untuk memastikan pendekatan pembangunan yang seimbang, operasi kasino akan dibatasi hingga kurang dari 10% dari total area setiap kompleks.
Pemerintah Thailand memandang proyek-proyek ini sebagai cara untuk meningkatkan industri pariwisata negara, memposisikan Thailand sebagai pesaing bagi pusat kasino regional seperti Singapura dan Filipina.
Inisiatif ini mengikuti persetujuan rancangan undang-undang pada bulan Januari yang membuka jalan bagi legalisasi perjudian dan pengawasan regulasi. Namun, kekhawatiran tentang kecanduan judi, celah regulasi, dan kejahatan keuangan telah menimbulkan perdebatan sengit. Stop Gambling Foundation telah memperingatkan bahwa ketentuan RUU tersebut dapat memungkinkan operator perjudian untuk mengeksploitasi celah peraturan dan memungkinkan aktivitas keuangan ilegal.
Sentimen publik terhadap isu ini masih terpecah. Demonstrasi baru-baru ini di luar Kementerian Keuangan dan Gedung Pemerintah mencerminkan meningkatnya penentangan, dengan para pengunjuk rasa yang menyerukan pembatalan proyek tersebut. Sebuah survei nasional oleh National Institute of Development Administration (NIDA) menemukan bahwa hampir 60% responden menentang inisiatif ini, dengan alasan risiko sosial.
Menanggapi kekhawatiran ini, RUU Kompleks Hiburan, yang awalnya dijadwalkan untuk dibahas oleh Kabinet, telah ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Kementerian Keuangan untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra meyakinkan publik bahwa pemerintah melanjutkan dengan hati-hati, dengan peraturan yang diusulkan-termasuk persyaratan bagi warga negara Thailand untuk mempertahankan saldo bank minimum 50 juta baht selama setidaknya enam bulan sebelum mengakses kasino-masih dalam proses peninjauan.
