Penolakan dari Tokoh Agama dan Politik Semakin Menguat
Dalam sebuah momen yang jarang terjadi, para uskup Katolik di Thailand bergabung dengan partai-partai oposisi untuk mendesak pemerintah membatalkan rancangan undang-undang kontroversial yang akan melegalkan perjudian. Meskipun undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan pariwisata dan menarik investasi, proposal ini memicu penolakan luas—terutama dari pemimpin agama di negara mayoritas Buddha tersebut.
RUU yang Direvisi Picu Kekhawatiran Publik
Pada bulan Maret, kabinet Thailand menyetujui versi revisi dari Undang-Undang Bisnis Hiburan Terpadu, yang bertujuan untuk melegalkan perjudian dan mengembangkan resor kasino. Awalnya, RUU ini dijadwalkan untuk dibahas dan diputuskan di parlemen pada 9 April. Namun, akibat meningkatnya kritik publik, pemerintah menunda pemungutan suara tersebut tanpa batas waktu.
Gereja Katolik Mengeluarkan Pernyataan Tegas
Pada 3 April, Konferensi Waligereja Katolik Thailand (CBCT) merilis pernyataan keras yang mengecam RUU tersebut. Dipimpin oleh Uskup Agung Francis Xavier Vira Arpondratana dari Bangkok, para uskup memperingatkan bahwa legalisasi perjudian dapat merusak tatanan moral masyarakat Thailand secara serius.
“Gereja memiliki misi untuk menjadi kompas moral bagi umat manusia,” tegas Uskup Agung.
Risiko Sosial yang Serius Disorot
Selain itu, para uskup menyoroti bahwa legalisasi perjudian dapat mendorong kecanduan, utang, kejahatan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan berdampak negatif pada generasi muda. Mereka menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan tanggung jawab moral dan kesejahteraan rakyat.
Seruan Mendesak untuk Pemerintahan yang Etis
“Kami mendesak pemerintah untuk mencari pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan, yang selaras dengan nilai-nilai etika,” ujar CBCT. Mereka meminta para pembuat undang-undang hanya mengesahkan hukum yang melindungi martabat manusia dan melayani kepentingan umum.
Protes dan Perbandingan Regional
Meskipun perjudian dilarang berdasarkan hukum Thailand tahun 1935, praktik perjudian ilegal masih marak. Legalisasi perjudian akan meniru model di Kamboja, Laos, dan Singapura. Sementara itu, pemimpin pro-demokrasi Jatuporn Prompan mendesak masyarakat untuk melakukan protes pada 9 April, memperingatkan bahwa undang-undang tersebut dapat melemahkan nilai-nilai kebangsaan.
