Sindikat judi daring di Malaysia memanfaatkan identitas asing untuk mendaftarkan kartu SIM. Hal ini memungkinkan mereka beroperasi secara anonim dan menghindari deteksi, menurut Inspektur Jenderal Polisi Tan Sri Razarudin Husain.
Dilaporkan oleh New Straits Times, kelompok kriminal ini membayar warga asing untuk mendapatkan data pribadi mereka. Data tersebut kemudian digunakan untuk mendaftarkan banyak kartu SIM di Malaysia. Kartu SIM ini menjadi alat penting dalam operasi ilegal, termasuk menjalankan situs judi, mengelola akun media sosial, dan menyebarkan materi promosi secara daring.
Taktik Kartu SIM Mempersulit Penyelidikan
Pihak berwenang menyatakan bahwa taktik ini mempersulit penyelidikan. Karena kartu tersebut tidak terdaftar atas nama pelaku sebenarnya, pelacakan menjadi sangat sulit. Di Malaysia, begitu satu kartu diblokir atau terdeteksi, sindikat langsung beralih ke kartu lain dengan nama berbeda. Dengan begitu, operasi mereka tetap berjalan tanpa hambatan.
Sindikat ini sering beroperasi dari kondominium berkeamanan tinggi dan membekali setiap anggota tim dengan beberapa kartu SIM. Mereka kerap berpindah lokasi dan menjaga profil rendah untuk menghindari deteksi di Malaysia. Belakangan, mereka juga merekrut influencer media sosial dengan jumlah pengikut besar untuk mempromosikan platform judi, memperluas jangkauan mereka secara digital.
Tantangan Penegakan Hukum dan Perlunya Kerja Sama
Razarudin menekankan bahwa sindikat ini sepenuhnya mengandalkan sistem daring—mulai dari promosi hingga transaksi. Model ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan intervensi secara efektif. Tidak adanya kontak fisik dengan korban atau klien juga melindungi mereka dari taktik penegakan hukum tradisional, khususnya di Malaysia.
Upaya untuk menghentikan operasi ini menghadapi banyak tantangan, terutama dalam bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi guna memblokir atau melacak aktivitas ilegal di seluruh Malaysia. Pihak berwenang memperingatkan bahwa penegakan hukum saja mungkin tidak cukup untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang.
Polisi Diraja Malaysia menyerukan peningkatan kerja sama antara lembaga penegak hukum, penyedia layanan telekomunikasi, dan badan regulator. Mereka mendesak pendekatan yang lebih menyeluruh dan terkoordinasi untuk memberantas kejahatan judi digital di Malaysia.
