Pemerintah Thailand, melalui Menteri Ekonomi Digital dan Masyarakat Prasert Jantararuangtong, menuduh Kamboja menjadi tempat berlindung bagi beberapa sindikat kejahatan siber terbesar di dunia, yang diduga didukung oleh tokoh berpengaruh dalam kalangan elit dan pemerintah Kamboja.
Pada hari Kamis, Menteri Prasert menyatakan bahwa Kamboja kini berada dalam pengawasan ketat, terutama setelah temuan terbaru dari Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC). Peta kejahatan siber baru yang diterbitkan UNODC menyoroti konsentrasi operasi ilegal di sepanjang perbatasan Thailand–Kamboja, khususnya di kota Poipet—yang kini dianggap sebagai pusat strategis penipuan daring lintas negara.
Penutupan Perbatasan dan Penurunan Kasus Penipuan
Awal pekan ini, otoritas Thailand memberlakukan penutupan perbatasan sementara, melarang warga negara Thailand yang bekerja di kasino dan kompleks hiburan di Poipet untuk menyeberang ke Kamboja. Langkah ini, meskipun kontroversial, tampaknya langsung membuahkan hasil.
Menurut Prasert, laporan harian penipuan daring menurun dari 1.300 menjadi 900 kasus setelah pos perbatasan ditutup pada 7 Juni. Mengutip data dari Bangkok Post, ia mencatat bahwa dari Maret 2024 hingga Maret 2025, otoritas Thailand menangani 1,18 juta kasus penipuan daring, membekukan lebih dari 520.000 rekening bank, dan mencegah kerugian finansial sebesar THB19,9 miliar (sekitar USD 607 juta).
“Angka-angka ini dengan jelas menunjukkan bahwa penutupan perbatasan serta pemutusan akses listrik dan internet secara langsung mengurangi skala kejahatan siber lintas negara dan penipuan daring,” tegas Prasert.
Dampak terhadap Operasi Kasino Legal
Meskipun tindakan ini mampu menekan aktivitas kriminal, dampaknya juga dirasakan oleh bisnis legal. Pembatasan perbatasan mengganggu operasional kasino darat berlisensi, termasuk Star Vegas milik Donaco di Poipet. Properti tersebut kini menghadapi tantangan besar akibat penurunan jumlah pengunjung dan kekurangan tenaga kerja.
Seiring meningkatnya ketegangan diplomatik, kedua negara menghadapi tekanan untuk menangani kejahatan siber tanpa merugikan aktivitas ekonomi sah di kawasan perbatasan.