Senat Menarik RUU di Tengah Ketidaksepakatan
Senat Brasil telah menunda pemungutan suara penting atas rancangan undang-undang yang akan melegalkan perjudian darat dan online, termasuk kasino, aula bingo, taruhan pacuan kuda, permainan online, dan jogo do bicho yang populer.
Presiden Senat, Davi Alcolumbre, mencabut RUU tersebut dari agenda hari Selasa karena tingkat kehadiran yang rendah dan ketidaksepakatan besar di antara para senator. “Kuorum sangat rendah—hanya 56 senator. Karena adanya perbedaan pendapat yang besar dan ketidakhadiran sejumlah senator, saya secara resmi menarik ini dari agenda hari ini,” kata Alcolumbre, dikutip dari Gambling Insider.
RUU ini sebelumnya telah disetujui oleh DPR Brasil dan Komisi Konstitusi dan Keadilan (CCJ) Senat, namun kini mengalami kebuntuan.
Pandangan yang Bertentangan Soroti Risiko dan Manfaat
Senator konservatif secara tegas menolak langkah ini, memperingatkan bahwa legalisasi perjudian dapat memicu kecanduan dan kejahatan terorganisir. Di sisi lain, para pendukung berpendapat bahwa regulasi justru akan memberikan manfaat ekonomi dan membantu memberantas perjudian ilegal.
Senator Irajá mengatakan, “Manfaat utama dari RUU ini adalah mengalihkan pelanggaran hukum ke dalam kerangka kerja yang diatur, sehingga mengurangi potensi hubungan antara perjudian dan kejahatan terorganisir.”
Ketentuan Utama dalam RUU
Di bawah RUU yang diusulkan, hanya perusahaan yang berkantor pusat di Brasil yang boleh menjalankan bisnis perjudian, dan semua aktivitas hanya boleh dilakukan di lokasi yang berizin. RUU ini akan mencabut larangan permainan untung-untungan yang telah diberlakukan sejak tahun 1946.
Sementara itu, Menteri Keuangan Fernando Haddad menyerukan penerapan pajak yang lebih ketat pada platform taruhan, sebagai sinyal bahwa pemerintah menginginkan kerangka fiskal yang kuat jika industri ini menjadi legal.
Pada bulan Juni 2024, CCJ menyetujui proyek legalisasi tersebut dengan suara tipis 14–12. Alcolumbre dilaporkan menegosiasikan penggantian sementara dua anggota komisi untuk mengamankan suara yang dibutuhkan.
Perpecahan Politik Masih Berlanjut
Usulan ini mendapat dukungan dari Menteri Pariwisata Celso Sabino serta partai-partai sentris dan pendukung Presiden Lula seperti União Brasil, PP, dan PT. Namun, oposisi tetap kuat, terutama dari Partai PL milik mantan Presiden Jair Bolsonaro.
Sejumlah legislator telah secara terbuka mengkritik RUU tersebut. Senator PT Paulo Paim berpendapat bahwa perjudian legal dapat menyebabkan dampak sosial yang parah, seperti kehancuran keluarga, kecanduan, dan bunuh diri. Senator Eliziane Gama (PSD-MA), anggota kaukus evangelis, menggemakan kekhawatiran tersebut dan menyoroti masalah kecanduan permainan elektronik yang sudah ada di Brasil.
Ruang Lingkup dan Pajak yang Diatur
Awalnya diperkenalkan pada tahun 1991 untuk melegalkan jogo do bicho, RUU ini sejak itu diperluas untuk mencakup bentuk perjudian lain, termasuk kasino di resor dan kapal, aula bingo, video bingo, dan mesin slot.
Perlu dicatat bahwa versi saat ini tidak mencakup taruhan online, yang telah dilegalkan pada 2018 dan diatur pada 2023.
Detail pajak utama yang tercantum dalam RUU meliputi:
- Kasino akan membayar R$600.000 (sekitar US$110.023) setiap tiga bulan.
- Operator jogo do bicho akan membayar R$20.000 (US$3.667) per kuartal.
- Perusahaan taruhan dengan odds tetap sudah membayar antara R$54.000 (US$9.902) hingga R$1,9 juta (US$348.405) per bulan, tergantung model.
Berbeda dengan taruhan online yang mewajibkan lisensi operasional senilai R$30 juta (US$5,5 juta), RUU ini tidak mengenakan biaya lisensi. Masa berlaku lisensi berbeda-beda: 5 tahun untuk pemain, 30 tahun (dapat diperbarui) untuk kasino, dan 25 tahun untuk operator bingo.
RUU ini juga akan memperkenalkan pajak intervensi ekonomi bernama Cide-Jogos sebesar 17% dari pendapatan kotor perjudian, tanpa pengurangan untuk hadiah yang dibayarkan. Sementara itu, pemerintah federal sedang mempertimbangkan menaikkan pajak taruhan online dari 12% menjadi 18%.
Langkah Selanjutnya
RUU ini telah lolos dari DPR pada tahun 2022 dengan hasil suara 246–202 dan kemudian disetujui oleh Senat tanpa amandemen. Namun, keputusan akhir masih menunggu persetujuan dari Presiden Luiz Inácio Lula da Silva.