Tekanan Politik Meningkat Jelang Pidato Kenegaraan
Menjelang State of the Nation Address (SONA) yang dijadwalkan pada 28 Juli, Presiden Ferdinand Marcos Jr. menghadapi tekanan politik yang terus meningkat untuk menyatakan sikap tegas terhadap perjudian online. Sejumlah anggota parlemen bahkan menyerukan larangan total terhadap aktivitas ini.
Senator Tulfo Sebut Judi Online “Wabah”
Senator Raffy Tulfo menjadi tokoh terbaru yang bersuara lantang, menyebut judi online sebagai “epidemik” yang membutuhkan penanganan segera. Menurut laporan ABS-CBN News, Juru Bicara Istana Claire Castro mengonfirmasi bahwa Presiden saat ini tengah mempertimbangkan secara menyeluruh dampak ekonomi dan sosial dari pelarangan penuh.
“Presiden Marcos sedang mengkaji semua aspek, termasuk dampak regulasi dan potensi kehilangan pendapatan negara,” ujar Castro. Ia juga mengingatkan bahwa keputusan yang terburu-buru dapat mendorong pemain beralih ke situs ilegal yang tidak teregulasi, memperparah situasi.
Inisiatif Legislasi Sudah Berjalan
Beberapa RUU yang menargetkan larangan perjudian online telah diajukan di Kongres. Anggota DPR Manila Benny Abante memperkenalkan House Bill 1876 yang bertujuan melarang semua bentuk judi online dan taruhan luar lokasi. Ia menyamakan judi online dengan “virus” yang merusak nilai sosial dan menghancurkan keluarga Filipina.
Presiden Senat Juan Miguel Zubiri mengusulkan langkah serupa, sementara Senator Tulfo juga berencana mengajukan RUU yang fokus pada pelarangan, bukan pengaturan. Ia juga menyerukan penyelidikan terhadap pejabat pemerintah yang diduga turut memfasilitasi penyebaran judi online
Tanggapan dari Industri dan Regulator
Menanggapi tekanan ini, operator besar seperti Solaire Resort, Newport World Resorts, dan Okada Manila merilis pernyataan bersama yang membela operasi mereka. Ketiga operator tersebut menegaskan bahwa mereka telah mematuhi regulasi dari Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) dan berkontribusi signifikan terhadap sektor pariwisata, masing-masing dengan investasi lebih dari US$1 miliar di Filipina.
Pengacara senior industri game, Tonet Quiogue, juga menyuarakan pandangan yang sejalan dengan PAGCOR, yang menolak larangan total. Ketua PAGCOR, Alejandro Tengco, memperingatkan bahwa pelarangan dapat menyebabkan ribuan kehilangan pekerjaan dan berkurangnya pendapatan pemerintah. Ia menyarankan penguatan regulasi sebagai solusi yang lebih seimbang.
Latar Belakang dan Ekspektasi
Dalam SONA tahun 2024, Presiden Marcos sempat mengumumkan larangan terhadap Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs), namun saat itu pemerintah juga membuka peluang untuk mengenakan pajak terhadap sektor game online yang lebih luas. Kini, dengan meningkatnya tekanan politik dan pengawasan publik, opsi pelarangan total kembali masuk dalam pembahasan.
Keputusan Ditunggu Publik
Dengan pidato kenegaraan tinggal beberapa hari lagi, publik menanti kepastian dari Presiden. Apakah Marcos akan memilih pendekatan regulasi atau justru mendukung pelarangan penuh masih menjadi tanda tanya. Yang jelas, pemerintah dihadapkan pada dilema antara melindungi keluarga Filipina dan mempertahankan industri bernilai miliaran dolar yang menopang lapangan kerja dan pendapatan negara.