Komite Keuangan Publik Sri Lanka (CoPF) menyatakan ketidakpuasan keras atas lambannya pembentukan badan pengawas untuk sektor kasino negara tersebut, lapor The Island. Para legislator mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Otoritas Regulasi Perjudian (GRA) yang diajukan tidak mampu mengelola industri yang berkembang pesat secara efektif.
Batas Waktu Terlewat dan Kurangnya Tindakan
Ketua CoPF, Dr. Harsha de Silva, menuduh Kementerian Keuangan dan Departemen Jaksa Agung berulang kali gagal memenuhi tenggat waktu penting. Komite telah mendesak pemerintah untuk mencari masukan dari yurisdiksi dengan sistem regulasi yang terbukti berhasil, seperti Singapura, namun rekomendasi tersebut diabaikan.
Situasi menjadi semakin mendesak setelah peluncuran City of Dreams, resor terintegrasi pertama di Sri Lanka yang memegang lisensi kasino 20 tahun. Pemerintah menyetujui lisensi tersebut di bawah Presiden Ranil Wickremesinghe, meskipun sebelumnya CoPF meminta untuk menunda penerbitan lisensi baru hingga regulator terbentuk.
Celah Legislasi dan Regulasi
CoPF telah mendesak Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan dana bagi GRA pada September 2023 dan kembali pada Maret 2024. Kedua tenggat tersebut terlewat tanpa tindakan. Sementara itu, Departemen Jaksa Agung membutuhkan waktu 15 bulan untuk meninjau RUU tersebut—penundaan yang dinilai komite sebagai tidak dapat diterima. Para legislator meminta langkah-langkah untuk mencegah keterlambatan serupa di masa mendatang.
Saat ini, kasino-kasino di Sri Lanka beroperasi di bawah undang-undang lama, termasuk Casino Business (Regulation) Act 2010 dan Betting and Gaming Levy Act 1988. Meski Undang-Undang 2010 telah berlaku, pemerintah belum pernah mengeluarkan peraturan terkait perizinan maupun menetapkan zona operasi resmi.
Operasi Tanpa Regulasi Berlanjut
Tempat-tempat besar seperti Bally’s, Bellagio, Casino Marina, dan Stardust masih beroperasi dengan registrasi sementara yang diberikan pada 2013. Negara ini juga tidak memiliki sistem yang efektif untuk memantau keuangan kasino, khususnya di sektor perjudian online. CoPF memperingatkan bahwa tanpa regulasi yang lebih kuat, Sri Lanka berisiko kehilangan kendali atas sektor yang terus berkembang tanpa pengawasan.