Komite Keuangan Publik Sri Lanka (CoPF) telah menyetujui impor mesin permainan kasino, dengan tujuan meningkatkan pendapatan nasional melalui perpajakan. Pejabat menyatakan bahwa langkah ini mendukung pemulihan ekonomi negara setelah bertahun-tahun mengalami tekanan keuangan.
Sri Lanka Prioritaskan Pendapatan Dibanding Risiko Perjudian
Anggota CoPF, Ravi Karunanayake, menjelaskan bahwa komite hanya mempertimbangkan dampak keuangan saat menyetujui kebijakan tersebut. “Kami menilai potensi pendapatan, bukan risiko sosial dari perjudian,” ujarnya. Persetujuan ini khusus diberikan kepada lembaga pariwisata dan operator kasino yang terdaftar, yang kini dapat secara legal mengimpor peralatan permainan.
Sebelumnya, Sri Lanka membatasi impor tersebut sebagai bagian dari kebijakan pengendalian ekonomi selama masa krisis. Kini, pembatasan itu dicabut dengan alasan sektor perjudian mampu berkontribusi pada kas negara.
Sri Lanka Perkenalkan Pengawasan untuk Peralatan Kasino
Ketua CoPF, Harsha de Silva, mengungkapkan rencana untuk menerapkan mekanisme pengawasan terhadap proses impor. “Setiap mesin kasino akan menjalani pemeriksaan regulasi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya. Sistem pengawasan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan pengumpulan pajak.
Dorongan Menuju Regulasi Perjudian yang Lebih Kuat
Saat ini, industri perjudian di Sri Lanka masih beroperasi di bawah undang-undang lama dan tidak sepenuhnya ditegakkan, seperti Betting and Gaming Levy Act (1988) dan Casino Business Regulation Act (2010). Untuk menutup celah regulasi tersebut, pemerintah memperkenalkan Gambling Regulatory Authority Act awal tahun ini.
Kerangka baru ini mewajibkan penerapan protokol Anti-Pencucian Uang (AML) dan Kenali Nasabah Anda (KYC). Aturan ini juga mendorong standar perjudian yang bertanggung jawab untuk operasi fisik maupun daring.
Meski ada kemajuan, de Silva menyampaikan kekhawatiran atas risiko baru yang muncul. Ia memperingatkan bahwa kasino online yang tidak diatur dan tur VIP bergaya junket dapat melemahkan sistem jika tidak dikendalikan. Ia mendorong pembuat kebijakan untuk mengadopsi strategi komprehensif, dengan menunjuk pada regulasi dua jalur Singapura sebagai model yang potensial.