RUU Kompleks Hiburan Berbasis Kasino Hadapi Pembacaan Pertama
Pemerintah Thailand terus mendorong rancangan undang-undang kontroversial untuk melegalkan kompleks hiburan berbasis kasino, meskipun menghadapi perpecahan politik yang meningkat. RUU ini dijadwalkan untuk pembacaan parlemen pertama pada 9 Juli, yang menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dalam isu kasino.
Wakil Menteri Keuangan Julapun Amornvivat menegaskan bahwa koalisi tetap bertekad untuk mengesahkan RUU ini dalam waktu satu tahun, dan menyatakan bahwa mereka masih memiliki dukungan parlemen yang cukup. Pemerintah terus memberikan pengarahan kepada komite-komite terkait menjelang sidang legislatif.
Mantan Mitra Koalisi Bhumjaithai Tolak RUU Kasino
Ketegangan meningkat setelah Partai Bhumjaithai, yang dulunya menjadi bagian penting dari koalisi, menyatakan penolakan total terhadap RUU ini. Ketua partai Anutin Charnvirakul menekankan bahwa sekarang sebagai oposisi, mereka bebas bersikap tegas terhadap kasino:
“Ketika kami berada di pemerintahan, kami harus berkompromi dalam sikap terhadap kasino. Tapi sekarang, sebagai oposisi, kami bebas menentukan keputusan sendiri.”
Ini menjadi penolakan formal pertama dari Bhumjaithai terhadap undang-undang kasino, meski sebelumnya mereka turut merancang kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan saat ini.
Oposisi Anggap Pemungutan Suara sebagai Ujian Stabilitas
Anggota parlemen oposisi, terutama dari Partai Rakyat, menyebut pemungutan suara mendatang sebagai referendum terhadap stabilitas pemerintahan. Anggota parlemen Parit Wacharasindhu mengkritik prioritas pemerintah terhadap RUU ini, dan memperingatkan bahwa proses cepat ini mencerminkan kurangnya disiplin legislatif.
Ketua partai Natthaphong Ruengpanyawut mendesak Ketua DPR untuk memulai debat parlemen pada 3 Juli, dengan RUU kasino sebagai agenda pembuka, menekankan pentingnya isu ini dalam kebijakan kasino nasional.
Kritik Soroti Transparansi dan Kesiapan yang Kurang
Meskipun dijanjikan akan membawa manfaat ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja dan dorongan pariwisata, para kritikus menilai pemerintah belum menyiapkan dasar kebijakan yang memadai. Beberapa kekhawatiran utama termasuk:
- Tidak adanya studi kelayakan
- Minimnya konsultasi publik yang menyeluruh
- Ketiadaan strategi pencegahan kecanduan judi
- Lemahnya protokol anti pencucian uang
Anggota koalisi lainnya, seperti Partai Prachachart, juga mengisyaratkan akan menolak RUU ini—meningkatkan risiko pecahnya mayoritas tipis pemerintah dalam debat kasino.
Rencana Kasino di Tengah Tekanan Politik Lebih Luas
Jika disahkan, proyek kompleks hiburan ini bisa menghadirkan resor kasino pertama di Thailand pada tahun 2029, menarik minat operator global. Namun, pemungutan suara pada 9 Juli bukan sekadar keputusan soal kasino—melainkan momen krusial bagi kredibilitas dan persatuan koalisi.
Pemerintah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketegangan diplomatik dengan Kamboja dan inflasi energi, hingga isu lingkungan dan hukum. Hasil pemungutan suara akan menjadi indikator apakah pemerintahan mampu mempertahankan aliansi rapuhnya dan menepati janji terkait rencana besar kasino ini.