Pemerintah Thailand telah memperjelas posisinya terkait permainan poker setelah melegalkan turnamen berhadiah uang di bawah regulasi tertentu yang berlaku mulai 30 Juli 2025. Langkah ini menjadi kemajuan hati-hati—namun belum berarti legalisasi penuh terhadap perjudian.
Sorawong Thienthong, Menteri Pariwisata dan Olahraga, menegaskan bahwa keputusan ini hanya berlaku untuk acara poker yang disahkan secara resmi. “Poker hanya boleh dimainkan dalam turnamen tertentu, dan hanya setelah Asosiasi Olahraga Poker resmi dibentuk,” ujarnya kepada Bangkok Post.
Sorawong menjelaskan bahwa langkah ini bukanlah upaya untuk melegalkan perjudian. “Secara global, poker sudah diakui sebagai olahraga. Saya berharap suatu hari nanti akan diikutsertakan dalam ajang seperti Asian Games,” katanya. Namun, ia juga menegaskan bahwa permainan poker santai dengan taruhan tetap ilegal.
“Jika ada bentuk taruhan tanpa izin, maka itu melanggar hukum,” tegas Sorawong. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada urgensi untuk memperluas status legal poker saat ini, “Kami mengikuti prosedur yang semestinya.”
Klarifikasi ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik dan spekulasi industri terkait potensi reformasi perjudian. Sementara beberapa operator menyambut baik langkah ini, banyak warga tetap berhati-hati.
Sorawong dengan cepat memisahkan perkembangan terkait poker ini dari rencana legislasi perjudian yang lebih luas. “Ini adalah kasus khusus. Menteri Dalam Negeri tetap khawatir terhadap perjudian. Perjudian ilegal masih merupakan tindak pidana,” ujarnya.
Pemerintah mengesahkan undang-undang yang memungkinkan turnamen poker teratur dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pelaksana Tugas Perdana Menteri. Ke depannya, Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand akan mengawasi penyelenggaraan turnamen dan proses perizinan.
Meski perkembangan ini tidak menandai reformasi perjudian secara menyeluruh, hal ini menunjukkan bahwa Thailand tengah menjajaki cara untuk mengatur permainan kompetitif di bawah kondisi yang terkendali.