Seruan Penyelidikan
Perwakilan Filipina Brian Poe mengajukan resolusi di DPR pada hari Rabu yang mendesak penyelidikan terhadap dampak sosial perjudian online. Ia mengkhawatirkan meningkatnya utang akibat judi, konflik keluarga, putus sekolah, dan masalah kesehatan mental yang terkait dengan platform daring yang tidak diatur.
Menurut Inquirer.net, resolusi Poe bertujuan untuk menindak perjudian online ilegal dan tidak terdaftar serta memperkuat kebijakan yang melindungi warga dari aktivitas perjudian digital yang merugikan.
Pertumbuhan Industri Memicu Kekhawatiran
Industri perjudian Filipina telah tumbuh secara signifikan, mencatat pendapatan kotor perjudian (gross gaming revenue/GGR) sebesar PHP410,47 miliar ($7,3 miliar) untuk tahun 2024. Data dari Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) menunjukkan sektor yang diatur menyumbang PHP372,33 miliar ($6,6 miliar) — naik 30,52% dari tahun sebelumnya — didorong oleh perjudian daring dan kinerja kasino darat yang stabil.
PAGCOR memperkirakan bahwa pendapatan kotor perjudian dari e-casinos dapat meningkat menjadi antara PHP450 miliar ($8,0 miliar) dan PHP480 miliar ($8,5 miliar) pada tahun 2025. Namun, ekspansi cepat ini memicu perdebatan baru mengenai kemungkinan konsekuensi sosial dari perjudian online.
Dorongan untuk Pengawasan yang Lebih Ketat
Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menyatakan dukungan terhadap usulan untuk membatasi dan mengenakan pajak pada perjudian online, dengan memprioritaskan langkah-langkah untuk mengekang kecanduan dan meminimalkan dampak buruk. Demikian pula, PAGCOR mendukung regulasi yang lebih ketat daripada larangan total, dengan alasan bahwa industri yang diatur dapat memastikan perlindungan publik sambil mempertahankan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja.
Teknologi Memperumit Regulasi
Meningkatnya penggunaan dompet elektronik (e-wallets), dompet kripto, dan pembayaran digital membuat perjudian online menjadi lebih mudah diakses, sehingga mempersulit penegakan hukum dan meningkatkan risiko bagi kelompok rentan. Laporan dari keluarga, otoritas lokal, dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan lonjakan partisipasi anak di bawah umur dan keterlibatan komunitas berpenghasilan rendah yang tergoda pada platform tidak terdaftar yang menghindari pemeriksaan usia dan tidak memiliki perlindungan konsumen.
Selain itu, lembaga seperti Bangko Sentral ng Pilipinas, PAGCOR, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengakui kecanduan judi sebagai tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan. Mereka mengaitkan pertumbuhan perjudian online dengan meningkatnya tingkat kecanduan, utang, perselisihan keluarga, dan masalah kesehatan mental.
Legislator Mempertimbangkan Berbagai Pendekatan
Sementara beberapa legislator menyerukan larangan total, yang lain mengadvokasi regulasi yang lebih cerdas. Perwakilan Negros Occidental Javi Benitez mencatat bahwa perjudian online yang diatur menghasilkan lebih dari PHP200 miliar ($3,6 miliar) setiap tahun dan mempekerjakan lebih dari 40.000 warga Filipina secara langsung.
Ia menunjukkan bahwa pajak perjudian mendanai layanan penting seperti rumah sakit, sekolah, infrastruktur, dan program masyarakat. Misalnya, DigiPlus membayar pajak sebesar PHP33,7 miliar ($600 juta), yang menunjukkan potensi manfaat finansial dari perjudian yang diatur.
Sementara itu, Perwakilan partai Bicol Saro, Terry Ridon, mengusulkan langkah-langkah seperti mewajibkan setoran tunai fisik dan menetapkan batas minimum taruhan yang lebih tinggi sebesar PHP10.000 ($178) atau PHP20.000 ($356) untuk mendorong perilaku berjudi yang lebih bertanggung jawab.
Tindakan Legislatif Sedang Berjalan
Di sisi legislatif, Presiden Senat Juan Miguel “Migz” Zubiri memperkenalkan Anti-Online Gambling Act of 2025. RUU-nya akan mewajibkan penyedia internet, operator seluler, dan platform digital untuk memblokir situs perjudian dalam waktu 72 jam setelah menerima pemberitahuan dari Departemen Kehakiman atau PAGCOR.
Di DPR, Perwakilan partai Akbayan Chel Diokno, Perci Cendaña, dan Dadah Ismulla mengajukan House Bill 1351, atau Kontra e-Sugal Act. RUU ini mengusulkan verifikasi usia yang ketat, batas kerugian taruhan, dan registri pengecualian diri nasional untuk melindungi warga Filipina dari bahaya perjudian online.